Tasikmalaya, suara9.com – Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) DPC Priangan Timur mengusulkan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kilogram di wilayah Priangan Timur termasuk di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
Usulan tersebut muncul menyusul belum adanya penyesuaian harga gas melon bersubsidi khususnya di wilayah Kota Tasikmalaya yang masih diangka Rp 16 ribu sejak tahun 2014.
Ketua Hiswana Migas DPC Priangan Timur, Sigit Wahyu Nandika menyebutkan, penyesuaian HET dinilai perlu dilakukan agar distribusi LPG tetap berjalan optimal mengingat perubahan kondisi ekonomi dan biaya operasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
”Sudah lebih dari satu dekade HET gas LPG belum ada penyesuaian. Padahal kondisi sekarang sudah jauh berubah, dengan berbagai pertimbangan kami rasa perlu adanya penyesuaian aturan tersebut dari pemerintah daerah,” kata Sigit, Jumat (13/3/2026).
Ia mengatakan, dari 27 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, sebagian besar 21 daerah telah menyesuaikan HET gas melon tersebut yang berkisar diangka Rp 19 ribu.
”Kami sudah mengajukan usulan penyesuaian HET ke kepala daerah lebih dari setahun yang lalu namun hingga saat ini belum ada tindakan lebih lanjut,” ungkap Sigit.
Kondisi tersebut memicu kritik dari para pelaku distribusi yang mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam memperbarui aturan yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
”Para pelaku usaha distribusi gas LPG ini sebenarnya hanya membutuhkan kepastian hukum melalui Surat Keputusan (SK) dari kepala daerah agar kita bisa bekerja jelas dan legal sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Sigit.
Sigit menegaskan wacana penyesuaian HET bukan untuk memberatkan masyarakat, melainkan agar distribusi LPG bersubsidi tetap terjaga.
Ia mengungkapkan, agen dan pangkalan LPG 3 kg di wilayah Priangan Timur berada dalam kondisi dilematis. Di satu sisi bertanggung jawab menyalurkan LPG bersubsidi kepada masyarakat, namun di sisi lain harus menanggung biaya operasional yang terus meningkat.
”Kami berharap pemerintah daerah bisa segera mengambil keputusan agar kualitas layanan distribusi bisa bejalan lebih adil bagi semua pihak. Kasian pangkalan mereka seperti terdzolimi sedangkan biaya hidup, inflasi dan biaya operasional terus meningkat tiap tahunnya,” pungkas Sigit.
